Acara Pemeriksaan Khusus Peradilan Militer

  • Bagikan
Pemimpinnya Adalah Hukum, Bukan Manusia

Beritaini.top Belajar Hukum Pidana – Acara Pemeriksaan Khusus Peradilan Militer

UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER.
Pasal 204, berbunyi :
(1) Acara pemeriksaan khusus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Pertempuran.
(2) Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan memutus perkara pidana dalam tingkat pertama dan terakhir.
(3) Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 di daerah pertempuran.
(4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Terdakwa atau Oditur hanya dapat mengajukan Kasasi.
Penjelasan Pasal 204 ayat 2 :
Yang dimaksud dengan “memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dan terakhir” adalah putusan yang sudah dijatuhkan tidak dapat dimintakan upaya hukum banding tetapi dapat diajukan kasasi.
Pasal 205, berbunyi :
Pembuktian dalam acara pemeriksaan khusus berlaku ketentuan bahwa:
a. pengetahuan Hakim dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti;
b. barang bukti cukup dibuktikan dengan adanya surat keterangan yang dibuat atas sumpah pejabat yang bersangkutan.
Penjelasan Pasal 205 :
Huruf a :
Yang dimaksud dengan “pengetahuan Hakim” adalah hal apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh Hakim di luar sidang mengenai hal-hal yang bersangkutpaut dengan perkara yang disidangkannya dan karenanya diyakini kebenarannya.
Huruf b :
Surat keterangan yang dibuat atas sumpah oleh pejabat yang bersangkutan tersebut memuat antara lain jenis barang, jumlah barang, tempat, serta waktu penyitaan dan/atau ditemukan.
Pasal 206, berbunyi :
Putusan Pengadilan Militer Pertempuran diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
Pasal 207, berbunyi :
(1) Pelaksanaan putusan Pengadilan Militer Pertempuran yang tidak memuat hukuman mati tidak tertunda karena permohonan grasi.
(2) Apabila dijatuhkan hukuman mati, pelaksanaannya baru dapat dilakukan sesudah Presiden mengambil keputusan tentang soal grasi terhadap perkara yang bersangkutan.
Penjelasan Pasal 207 ayat 2 :
Hukuman mati tidak dapat dijalankan sebelum keputusan Presiden diterima oleh Kepala Oditurat. Adapun pelaksanaan pidana mati dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 208, berbunyi :
(1) Apabila permohonan grasi diajukan, Panitera pada Pengadilan Militer Pertempuran menyampaikan berkas perkara kepada Pengadilan Militer Utama.
(2) Pengadilan Militer Utama sesudah mendengar pendapat Oditur Jenderal memberikan pendapatnya kepada Presiden.
Penjelasan Pasal 208 ayat 2 :
Prosedur permohonan grasi adalah sebagai berikut:
a. permohonan grasi disampaikan kepada Pengadilan yang sudah memutus pada tingkat pertama, untuk selanjutnya berkas perkara yang dimintakan grasi diteruskan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Militer Utama;
b. Pengadilan Militer Utama, sesudah menerima berkas perkara yang dimintakan grasi, melengkapi pendapat dan pertimbangan hukum sesudah mendengar pendapat Oditur Jenderal untuk selanjutnya diteruskan kepada Mahkamah Agung;
c. Mahkamah Agung segera meneruskan berkas perkara yang dimintakan grasi tersebut kepada Presiden melalui Menteri Kehakiman.
Pasal 209, berbunyi :
Ketentuan acara pemeriksaan di sidang Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Ketiga dan acara pemeriksaan biasa sebagaimana dimaksud dalam Bagian Keempat berlaku sepanjang ketentuan dimaksud tidak bertentangan dengan acara pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Bagian Keenam ini.
Pasal 210, berbunyi :

Penunjukan pejabat dan administrasi peradilan pada Pengadilan Militer Pertempuran dan Oditurat Militer Pertempuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dan Pasal 49 ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.


  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.