Gugatan Dalam Hukum Acara Tata Usaha Militer

  • Bagikan
Pemimpinnya Adalah Hukum, Bukan Manusia

Beritaini.top Belajar Hukum Pidana – Gugatan Dalam Hukum Acara Tata Usaha Militer

UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER.
Pasal 265, berbunyi :
(1) Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang yang berisi tuntutan supaya Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
(2) Alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang digugat itu bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesudah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.
(3) Prajurit dan yang dipersamakan dengan prajurit dapat mengajukan gugatan sesudah seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.
Penjelasan Pasal 265 :
Ayat (1) :
Hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Angkatan Bersenjata untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata. Badan atau pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Angkatan Bersenjata untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata. Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata tersebut. Gugatan yang diajukan disyaratkan dalam bentuk tertulis karena gugatan itu akan menjadi pegangan Pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan.
Mereka yang tidak pandai baca tulis dapat mengutarakan keinginannya untuk menggugat kepada Panitera Pengadilan yang akan membantu merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis. Berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, hal yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Angkatan Bersenjata ini terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan supaya keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang sudah merugikan kepentingan Penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah. Tuntutan tambahan yang dibolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanya dalam sengketa urusan administrasi Prajurit sajalah dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi.
Ayat (2) :
Ketentuan-ketentuan pada ayat ini:
a. memberikan petunjuk kepada Penggugat dalam menyusun gugatannya supaya dasar gugatan yang diajukan itu mengarah kepada alasan yang dimaksudkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
b. merupakan dasar pengujian dan dasar pembatalan bagi pengadilan dalam menilai apakah Keputusan Tata Usaha
Angkatan Bersenjata yang digugat itu bersifat melawan hukum atau tidak, untuk kemudian keputusan yang
digugat itu perlu dinyatakan batal atau tidak. Suatu Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata dapat dinilai “bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku” apabila keputusan yang bersangkutan itu:
a. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal. Contoh: Sebelum keputusan pemberhentian tidak dengan hormat dikeluarkan seharusnya Prajurit yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
b. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial. Contoh: Keputusan di tingkat banding administratif, yang sudah salah menyatakan gugatan Penggugat diterima atau tidak diterima.
c. dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang tidak berwenang. Contoh: Peraturan dasarnya sudah menunjuk pejabat lain yang berwenang untuk mengambil keputusan. Dasar pembatalan ini sering disebut penyalahgunaan wewenang. Setiap penentuan norma-norma hukum di dalam tiap peraturan itu tentu dengan tujuan dan maksud tertentu.
Oleh karena itu, penerapan ketentuan tersebut harus selalu sesuai dengan tujuan dan maksud khusus diadakannya peraturan yang bersangkutan. Dengan demikian, peraturan yang bersangkutan tidak dibenarkan untuk diterapkan guna mencapai hal-hal yang di luar maksud tertentu. Dengan begitu wewenang materiil Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang bersangkutan dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata juga terbatas pada ruang lingkup maksud bidang khusus yang sudah ditentukan dalam peraturan dasarnya.
Ayat (3) :
Yang dimaksud dengan “upaya administrasi” adalah upaya mengajukan keberatan dan memperoleh keputusan dari Badan/Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang bersangkutan.
Ayat (4) :
Upaya administrasi yang akan diatur dengan Keputusan Panglima adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang Prajurit atau yang dipersamakan dengan prajurit apabila ia tidak menerima Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan Angkatan Bersenjata, dalam bentuk penyelesaian yang harus dilakukan oleh atasan Badan/Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang mengeluarkan keputusan yang tidak diterima.
Pasal 266, berbunyi :
(1) Gugatan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata diajukan kepada Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat.
(2) Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi, gugatan diajukan kepada Pengadilan Militer Tinggi yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan dari salah satu Tergugat.
(3) Dalam hal tempat kedudukan Tergugat tidak berada di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi tempat kediaman Penggugat, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Militer Tinggi yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat untuk selanjutnya gugatan diteruskan kepada Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang.
(4) Dalam hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang bersangkutan yang diatur dengan keputusan Panglima, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.
(5) Apabila Penggugat dan Tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan Militer Tinggi di Jakarta.
(6) Apabila Tergugat berkedudukan di dalam negeri dan Penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan Militer Tinggi di tempat kedudukan Tergugat.
Penjelasan Pasal 266 :
Ayat (1) :
Yang dimaksud dengan “tempat kedudukan Tergugat” adalah tempat kedudukan secara nyata atau tempat kedudukan menurut hukum.
Ayat (3) :
Apabila tempat kedudukan tergugat berada di luar daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi tempat kediaman Penggugat, gugatan dapat disampaikan kepada Pengadilan Militer Tinggi tempat kediaman Penggugat untuk diteruskan kepada Pengadilan Militer Tinggi yang bersangkutan. Tanggal diterimanya gugatan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Militer tersebut dianggap sebagai tanggal diajukannya gugatan kepada Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang. Panitera Pengadilan Tinggi tersebut berkewajiban memberikan petunjuk secukupnya kepada Penggugat mengenai gugatan Penggugat tersebut. Sesudah gugatan itu ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya, atau dibubuhi cap jempol Penggugat yang tidak pandai baca tulis, dan dibayar uang muka biaya perkara, Panitera yang bersangkutan:
a. mencatat gugatan tersebut dalam daftar perkara khusus untuk itu;
b. memberikan tanda bukti pembayaran uang muka biaya perkara dan mencantumkan nomor registrasi perkara yang bersangkutan;
c. meneruskan gugatan tersebut kepada Pengadilan Militer Tinggi yang bersangkutan.
Cara pengajuan gugatan tersebut di atas tidak mengurangi kompetensi relatif Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan tersebut.
Ayat (5) :
Penggugat yang berada di luar negeri dapat mengajukan gugatannya dengan surat atau menunjuk seseorang yang diberi kuasa yang berada di Indonesia.
Pasal 267, berbunyi :
Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (semb ilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata/ Instansi atasan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang bersangkutan dalam hal ada upaya administrasi.
Pasal 268, berbunyi :
(1) Gugatan diajukan dengan memuat:
a. nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
b. nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;
c. dasar gugatan dan hal yang atau diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan Militer Tinggi.
(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, gugatan harus disertai dengan surat kuasa yang sah.
(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai dengan keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang disengketakan oleh Penggugat.
(4) Untuk Prajurit atau yang dipersamakan dengan prajurit, gugatan sedapat mungkin juga disertai dengan keputusan instansi atasan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang bersangkutan dalam upaya administrasi.
Penjelasan Pasal 268 :
Ayat (1) :
Dalam hal Penggugatnya orang sipil yang dimaksud dengan “pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan dan kesatuan”, lihat Penjelasan Pasal 130 ayat (2) huruf a.
Ayat (3) :
Dalam kenyataan Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang hendak disengketakan itu mungkin tidak ada dalam tangan Penggugat. Dalam hal keputusan itu ada padanya, untuk kepentingan pembuktian, ia harus melampirkan pada gugatan yang diajukan. Tetapi, baik Penggugat yang tidak memiliki Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang bersangkutan maupun pihak ketiga yang terkena akibat hukum keputusan tersebut tentu tidak mungkin melampirkan pada gugatan terhadap keputusan yang hendak disengketakan itu.
Dalam rangka pemeriksaan persiapan, Hakim selalu dapat meminta kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang bersangkutan untuk mengirimkan Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang sedang disengketakan itu kepada Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang.
Dengan kata “sedapat mungkin” tersebut ditampung semua kemungkinan termasuk apabila tidak ada keputusan yang dikeluarkan menurut ketentuan Pasal 3.
Pasal 269, berbunyi :
(1) Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh 1 (satu) orang atau beberapa orang kuasa.
(2) Apabila Penggugat adalah Prajurit yang ingin didampingi 1 (satu) orang atau beberapa orang kuasa, ia harus mendapat izin dari Komandan atau Kepala setingkat Komandan Batalyon.
(3) Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan di persidangan.
(4) Surat kuasa yang dibuat di luar negeri bentuknya harus memenuhi persyaratan di negara yang bersangkutan dan diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut, serta kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.
(5) Apabila dipandang perlu, Hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak yang bersengketa datang menghadap sendiri ke persidangan, sekalipun sudah diwakili oleh seorang kuasa.
Penjelasan Pasal 269 ayat 4 :
Surat kuasa dalam ayat ini dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara tempat surat kuasa tersebut dibuat.
Pasal 270, berbunyi :
(1) Untuk mengajukan gugatan, Penggugat membayar uang muka biaya perkara, yang besarnya ditaksir oleh Panitera Pengadilan Militer Tinggi.
(2) Setelah Penggugat membayar uang muka biaya perkara, gugatan dicatat dalam daftar perkara oleh Panitera Pengadilan Militer Tinggi.
(3) Paling lambat dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah gugatan dicatat, Hakim menentukan hari, waktu, dan tempat persidangan, serta menyuruh memanggil kedua belah pihak untuk hadir pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan.
(4) Surat panggilan kepada Tergugat disertai dengan sehelai salinan gugatan dengan pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab secara tertulis.
Penjelasan Pasal 270 :
Ayat (1) :
Yang dimaksud dengan “uang muka biaya perkara” adalah biaya yang dibayar lebih dahulu sebagai uang panjar oleh pihak Penggugat terhadap perkiraan biaya yang diperlukan dalam proses berperkara seperti biaya kepaniteraan, biaya meterai, biaya saksi, biaya ahli, biaya alih bahasa, biaya pemeriksaan di tempat lain dari ruang sidang, dan biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan sengketa atas perintah Hakim.
Uang muka biaya perkara tersebut akan diperhitungkan embali kalau perkaranya sudah selesai. Dalam hal Penggugat kalah dalam perkara dan ternyata masih ada kelebihan uang muka biaya perkara, uang kelebihan tersebut akan dikembalikan kepadanya.
Apabila ternyata uang muka biaya perkara tersebut tidak mencukupi, ia wajib membayar kekurangannya. Sebaliknya, dalam hal Penggugat menang dalam perkara, uang muka biaya perkara dikembalikan seluruhnya kepadanya.
Uang muka biaya perkara yang harus dibebankan kepada Penggugat tersebut di atas hendaknya ditetapkan serendah mungkin sehingga dapat dipikul oleh Penggugat selaku pencari keadilan. Ketentuan tentang pembayaran uang muka biaya perkara dalam pasal ini berlaku juga dalam hal gugatan yang diajukan menurut Pasal 266 ayat (3).
Ayat (2) :
Sesudah pembayaran uang muka biaya perkara dipenuhi, kepada Penggugat diberikan tanda bukti penerimaan yang berisi nomor registrasi perkara serta jumlah uang muka biaya perkara yang sudah dibayarkan. Pembayaran biaya perkara diwajibkan bagi mereka yang mampu.
Pasal 271, berbunyi :
(1) Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi untuk bersengketa dengan cuma-cuma.
(2) Apabila Penggugat adalah Prajurit pada waktu mengajukan gugatan, ia harus menyertakan surat keterangan dari atasannya.
(3) Bagi Penggugat yang bukan prajurit, permohonan diajukan pada waktu Penggugat mengajukan gugatannya disertai dengan surat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara dari kepala desa atau lurah di tempat tinggal Pemohon.
Penjelasan Pasal 271 :
Ayat (2) :
Atasan Penggugat yang dimaksud pada ayat ini adalah Komandan/Kepala dari Kesatuan Administrasi Pangkal setingkat Komandan Batalyon.
Ayat (3) :
Ketidakmampuan ini ditentukan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi berdasarkan penilaiannya yang obyektif.
Pasal 272, berbunyi :
(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 harus diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Militer Tinggi sebelum pokok sengketa diperiksa.
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil pada tingkat pertama dan terakhir.
(3) Penetapan Pengadilan Militer Tinggi yang sudah mengabulkan permohonan Penggugat untuk bersengketa dengan cuma-cuma di tingkat pertama juga berlaku pada tingkat banding dan kasasi.
Penjelasan Pasal 272 ayat 2 :
Dalam hal permohonan bersengketa dengan cuma-cuma dikabulkan, Pengadilan Militer Tinggi mengeluarkan penetapan yang salinannya diberikan kepada Pemohon dan biaya perkara ditanggung oleh Negara.
Pasal 273, berbunyi :
(1) Dalam rapat permusyawaratan, Kepala Pengadilan Militer Tinggi berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar, dalam hal:
a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
b. syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 tidak dipenuhi oleh Penggugat, sekalipun ia sudah diberitahu dan diperingatkan;
c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang layak;
d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah dipenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang digugat;
e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau sudah lewat waktunya.
(2) a penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya;
b. pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat pos tercatat oleh Panitera Pengadilan Militer Tinggi atas perintah Kepala Pengadilan Militer Tinggi, disertai dengan bukti pengiriman.
(3) a. terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan Militer Tinggi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah diucapkan;
b. perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267.
(4) Perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi dengan acara pemeriksaan cepat.
(5) Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan Militer Tinggi, penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut acara pemeriksaan biasa.
(6) Terhadap putusan mengenai perlawanan itu, tidak dapat digunakan upaya hukum.
Penjelasan Pasal 273 :
Ayat (1) Huruf a :
Yang dimaksud dengan “pokok gugatan” adalah fakta yang dijadikan dasar gugatan. Atas dasar fakta tersebut Penggugat mendalilkan adanya suatu hubungan hukum tertentu dan oleh karena itu mengajukan tuntutannya.
Ayat (2) Huruf b :
Yang dimaksud dengan “surat pos tercatat” termasuk penyampaian melalui caraka atau sejenisnya.
Pasal 274, berbunyi :
(1) Dalam hal permohonan gugatan diterima atau perlawanan dibenarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (5), Kepala Pengadilan Militer Tinggi menunjuk susunan majelis hakim dengan mengeluarkan penetapan hakim dan berdasarkan penetapan hakim tersebut Ketua Majelis Hakim mengeluarkan penetapan hari siding serta memerintahkan Panitera untuk memanggil para pihak atau kuasanya dan Saksi dengan surat pos tercatat.
(2) Surat panggilan kepada Tergugat disertai dengan sehelai salinan surat gugatan dengan pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab secara tertulis.
Penjelasan Pasal 274 ayat 2 :
Sesudah menerima salinan surat gugatan, Tergugat dapat mengirim jawaban secara tertulis kepada Pengadilan dan salinannya dikirim juga kepada Penggugat. Pengiriman surat jawaban atas gugatan Penggugat oleh Tergugat tersebut tidak mengurangi kewajiban Tergugat hadir di persidangan.
Pasal 275, berbunyi :
(1) Untuk menentukan hari sidang, Hakim harus mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat persidangan.
(2) Tenggang waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari 6 (enam) hari.
(3) Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah apabila masing-masing sudah menerima surat panggilan yang dikirimkan dengan surat pos tercatat.
Penjelasan Pasal 275 ayat 2 :
Tanggal yang tercantum dalam bukti penerimaan surat pos tercatat yang ditandatangani oleh para pihak atau kuasanya merupakan tanggal dimulainya perhitungan tenggang waktu minimum antara panggilan dan hari sidang.
Pasal 276, berbunyi :
(1) Dalam hal salah satu pihak berkedudukan atau berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, Kepala Pengadilan Militer Tinggi yang bersangkutan melakukan pemanggilan dengan cara meneruskan surat penetapan hari sidang beserta salinan gugatan tersebut kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
(2) Departemen Luar Negeri Republik Indonesia segera menyampaikan surat penetapan hari sidang beserta salinan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam wilayah tempat yang bersangkutan berkedudukan atau berada.
(3) Petugas Perwakilan Republik Indonesia dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak dilakukan pemanggilan tersebut wajib memberi laporan kepada Pengadilan Militer Tinggi yang bersangkutan.
Pasal 277, berbunyi :
(1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.
(2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim:
a. wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari; dan
b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang bersangkutan.
(3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
(4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.
Penjelasan Pasal 277 :
Ayat (1) :
Ketentuan ini merupakan kekhususan dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata. Hakim diberi kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan persiapan sebelum memeriksa pokok sengketa. Dalam kesempatan ini, Hakim dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang bersangkutan demi lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan itu. Wewenang Hakim ini untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang sebagai Penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata mengingat bahwa kedudukan Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata tidak sama.
Ayat (3) :
Karena tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a itu tidak bersifat memaksa, Hakim tentu akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima kalau Penggugat baru sekali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya.
Pasal 278, berbunyi :
(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang digugat.
(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata sedang berjalan sampai dengan ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.
(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, apabila Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang digugat itu tetap dilaksanakan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku apabila kepentingan militer dalam rangka menunjang kepentingan pertahanan keamanan negara mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.
Penjelasan Pasal 278 :
Berbeda dengan Hukum Acara Perdata, dalam Hukum Acara Tata Usaha Militer, Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata itu selalu berkedudukan sebagai pihak yang mempertahankan keputusan yang sudah dikeluarkannya terhadap tuduhan Penggugat bahwa keputusan yang digugat itu melawan hukum. Akan tetapi, selama hal itu belum diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi, Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata itu harus dianggap sah menurut hukum. Proses di muka Pengadilan Militer Tinggi memang dimaksudkan untuk menguji apakah dugaan bahwa Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang digugat itu melawan hukum beralasan atau tidak. Itulah dasar Hukum Acara Tata Usaha Militer yang bertolak dari anggapan bahwa Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata itu selalu menurut hukum. Dari segi perlindungan hukum, Hukum Acara Tata Usaha Militer merupakan sarana hukum untuk menolak anggapan tersebut dalam keadaan konkret. Oleh karena itu, pada asasnya selama hal tersebut belum diputuskan oleh Pengadilan Militer Tinggi, Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang digugat itu tetap dianggap menurut hukum dapat dilaksanakan. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu, Penggugat dapat mengajukan permohonan supaya selama proses berjalan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang digugat itu diperintahkan untuk ditunda. Pengadilan Militer Tinggi akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata tersebut hanya apabila:
a. terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu apabila kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata tersebut; atau

b. Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan militer dalam rangka menunjang kepentingan pertahanan keamanan negara.


  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.