Gugatan Ganti Rugi Dalam Perkara Militer

  • Bagikan
Pemimpinnya Adalah Hukum, Bukan Manusia

Beritaini.top Belajar Hukum Pidana – Gugatan Ganti Rugi Dalam Perkara Militer

UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER.
Pasal 183, berbunyi :
(1) Apabila suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi menimbulkan kerugian bagi orang lain, Hakim Ketua atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana itu.
(2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan paling lambat sebelum Oditur mengajukan tuntutan pidana.
Penjelasan Pasal 183 ayat 1 :
Maksud penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana ini adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “kerugian bagi orang lain” adalah termasuk kerugian pihak korban.
Pasal 184, berbunyi :
(1) Apabila pihak yang dirugikan meminta penggabungan perkara gugatannya kepada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan, dan tentang hukuman penggantian biaya yang sudah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
(2) Kecuali dalam hal Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan Hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang sudah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
(3) Putusan mengenai ganti rugi dengan sendirinya mendapat kekuatan hukum tetap, apabila putusan pidananya juga sudah mendapat kekuatan hukum tetap.
Pasal 185, berbunyi :
(1) Apabila terjadi penggabungan gugatan ganti rugi kepada perkara pidana, penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
(2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.
Pasal 186, berbunyi :
Kepala Kepaniteraan Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi karena jabatannya adalah juru sita, khusus untuk pelaksanaan putusan ganti rugi akibat penggabungan gugatan ganti rugi kepada perkara pidana.
Pasal 187, berbunyi :

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti rugi sepanjang dalam Undang-undang ini tidak diatur lain.


  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.