Kekuasaan Atau Wewenang Oditurat Militer

  • Bagikan
Pemimpinnya Adalah Hukum, Bukan Manusia

Beritaini.top Belajar Hukum Pidana – Kekuasaan Atau Wewenang Oditurat Militer

UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER.
Kekuasaan Oditurat Militer
Pasal 64, berbunyi :
(1) Oditurat Militer mempunyai tugas dan wewenang:
a. melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang Terdakwanya:
1) Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
2) mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwanya “termasuk tingkat kepangkatan” Kapten ke bawah;
3) mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer;
b. melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;
c. melakukan pemeriksaan tambahan.
(2) Selain mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Oditurat Militer dapat melakukan penyidikan.
Penjelasan Pasal 64 :
Ayat (1) :
Huruf a angka 2 :
Penentuan tingkat kepangkatan Kapten ke bawah, lihat Penjelasan Pasal 40 huruf b.
Huruf c :
Pemeriksaan tambahan dilakukan terhadap Tersangka atau Saksi guna melengkapi berkas perkara untuk memenuhi persyaratan penuntutan baik formal maupun materiil.
Ayat (2) :
Yang dimaksud dengan “penyidikan” adalah penyidikan yang sejak awal dilakukan sendiri oleh Oditur atas perintah Oditur Jenderal, baik untuk tindak pidana umum maupun untuk tindak pidana tertentu.
Kekuasaan Oditurat Militer Tinggi
Pasal 65, berbunyi :
(1) Oditurat Militer Tinggi mempunyai tugas dan wewenang :
a. melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang Terdakwanya adalah:
1) Prajurit atau salah satu Prajuritnya berpangkat Mayor ke atas;
2) mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwanya atau salah satu Terdakwanya “termasuk tingkat kepangkatan” Mayor ke atas; dan
3) mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi;
b. melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;
c. melakukan pemeriksaan tambahan.
(2) Selain mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Oditurat Militer Tinggi dapat melakukan penyidikan.
Penjelasan Pasal 65 :
Ayat (1) :
Huruf a angka 2 :
Penuntutan terhadap Terdakwa yang tingkat kepangkatannya Mayor ke atas didasarkan atas Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman yang harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi. Sebagai contoh orang sipil yang Pegawai Negeri Sipil dengan golongan IV/a setingkat kepangkatannya dengan Mayor.
Huruf c :
Yang dimaksud dengan “pemeriksaan tambahan”, lihat Penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf c.
Ayat (2) :
Yang dimaksud dengan “penyidikan”, lihat Penjelasan Pasal 64 ayat (2).
Kekuasaan Oditurat Jenderal
Pasal 66, berbunyi :
Oditurat Jenderal mempunyai tugas dan wewenang:
a. membina, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat;
b. menyelenggarakan pengkajian masalah kejahatan guna kepentingan penegakan serta kebijaksanaan pemidanaan; dan
c. dalam rangka penyelesaian dan pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana tertentu yang acaranya diatur secara khusus, mengadakan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Polisi Militer, dan badan penegak hukum lain.
Penjelasan Pasal 66 :
Huruf b :
Untuk menyelenggarakan pengkajian masalah kejahatan antara lain dengan cara menyelenggarakan data administrasi proses penyelesaian perkara pidana di lingkungan Angkatan Bersenjata secara terpusat.
Huruf c :
Yang dimaksud dengan “perkara tindak pidana tertentu yang acaranya diatur secara khusus”, antara lain adalah tindak pidana subversi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana ekonomi.
Pasal 67, berbunyi :
Oditur Jenderal mempunyai tugas dan wewenang:
a. selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Oditurat, mengendalikan pelaksanaan tugas dalam bidang penuntutan di lingkungan Angkatan Bersenjata;
b. mengendalikan dan mengawasi penggunaan wewenang penyidikan, penyerahan perkara, dan penuntutan di lingkungan Angkatan Bersenjata;
c. menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati, permohonan atau rencana pemberian amnesti, abolisi, dan rehabilitasi; dan
d. melaksanakan tugas khusus dari Panglima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penjelasan Pasal 67 huruf d :
Yang dimaksud dengan “tugas khusus” antara lain adalah tugas lain selain dari tugas fungsional Oditurat.
Kekuasaan Oditurat Militer Pertempuran
Pasal 68, berbunyi :
(1) Oditurat Militer Pertempuran mempunyai tugas dan wewenang:
a. melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1;
b. melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan Militer Pertempuran.

(2) Selain mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Oditurat Militer Pertempuran dapat melakukan penyidikan sejak awal tanpa perintah Oditur Jenderal dalam hal ada perintah langsung dari Panglima atau Komandan Komando Operasi Pertempuran.


  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.