Tentang Penangkapan dan Penahanan Dalam Perkara Militer

  • Bagikan
Pemimpinnya Adalah Hukum, Bukan Manusia

Beritaini.top Belajar Hukum Pidana – Tentang Penangkapan dan Penahanan Dalam Perkara Militer

UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER.
Pasal 75, berbunyi :
(1) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik berwenang melakukan penangkapan.
(2) Penangkapan terhadap Tersangka di luar tempat kedudukan Atasan yang Berhak Menghukum yang langsung membawahkannya dapat dilakukan oleh penyidik setempat di tempat Tersangka ditemukan, berdasarkan permintaan dari Penyidik yang menangani perkaranya.
(3) Pelaksanaan penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan surat perintah.
Pasal 76, berbunyi :
(1) Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
(2) Terhadap Tersangka pelaku pelanggaran tidak dapat dilakukan penangkapan, kecuali dalam hal Tersangka sudah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang sah.
(3) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari.
Penjelasan Pasal 76 :
Ayat (1) :
Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan yang sekurang-kurangnya terdiri dari laporan polisi ditambah salah satu bukti lainnya yang berupa berita acara pemeriksaan Saksi, berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara, laporan hasil penyidikan sebagai alasan atau syarat untuk dapat menangkap seseorang yang diduga sudah melakukan tindak pidana.
Ayat (3) :
Yang dimaksud dengan “1 (satu) hari” adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.
Pasal 77, berbunyi :
(1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Penyidik atau anggota Polisi Militer atau anggota bawahan Atasan yang Berhak Menghukum yang bersangkutan dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka, menyebutkan alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, dan tempat ia diperiksa.
(2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan Tersangka beserta barang bukti yang ada kepada Penyidik yang terdekat.
(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarganya segera sesudah penangkapan dilakukan.
(4) Sesudah penangkapan dilaksanakan, Penyidik wajib segera melaporkan kepada Atasan yang Berhak Menghukum yang bersangkutan.
Penjelasan Pasal 77 ayat 1 :
Perintah penangkapan dikeluarkan oleh Atasan yang Berhak Menghukum/Komandan yang bersangkutan, dan
dikeluarkan sebelum penangkapan dilaksanakan.
Pasal 78, berbunyi :
(1) Untuk kepentingan penyidikan Atasan yang Berhak Menghukum dengan surat keputusannya, berwenang melakukan penahanan Tersangka untuk paling lama 20 (dua puluh) hari.
(2) Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan, dapat diperpanjang oleh Perwira Penyerah Perkara yang berwenang dengan keputusannya untuk setiap kali 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, apabila kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi.
(4) Sesudah waktu 200 (dua ratus) hari, Tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
Pasal 79, berbunyi :
(1) Penahanan atau perpanjangan penahanan dilakukan terhadap Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana, atau membuat keonaran.
(2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan terhadap Tersangka yang disangka melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan atau lebih.
(3) Penahanan atau perpanjangan penahanan hanya dapat dilakukan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipenuhi.
Pasal 80, berbunyi :
(1) Penahanan atau perpanjangan penahanan terhadap Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Penyidik dengan surat perintah berdasarkan surat keputusan penahanan atau surat keputusan perpanjangan penahanan yang mencantumkan identitas Tersangka dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia ditahan.
(2) Tembusan surat perintah pelaksanaan penahanan atau perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarganya.
(3) Penahanan dilaksanakan di rumah tahanan militer atau tempat lain yang ditentukan oleh Panglima.
Pasal 81, berbunyi :
(1) Atas permintaan Tersangka, Atasan yang Berhak Menghukum atau Perwira Penyerah Perkara sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan saran Polisi Militer atau Oditur dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan persyaratan yang ditentukan.
(2) Karena jabatannya, Atasan yang Berhak Menghukum atau Perwira Penyerah Perkara sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal Tersangka melanggar persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Penjelasan Pasal 81 ayat 1 :

Penangguhan penahanan yang dimaksud pada ayat ini tidak berdasarkan jaminan. Yang dimaksud dengan “persyaratan yang ditentukan” adalah baik persyaratan umum bahwa ia tidak akan menyulitkan jalannya pemeriksaan, tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi melakukan tindak pidana, maupun persyaratan khusus ialah yang ditentukan oleh Atasan yang Berhak Menghukum atau Perwira Penyerah Perkara, misalnya wajib lapor.


  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.