Tentang Penggeledahan dan Penyitaan Dalam Perkara Militer

  • Bagikan
Pemimpinnya Adalah Hukum, Bukan Manusia

Beritaini.top Belajar Hukum Pidana – Tentang Penggeledahan dan Penyitaan Dalam Perkara Militer

UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER.
Pasal 82, berbunyi :
Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian, atau penggeledahan badan.
Penjelasan Pasal 82 :
Penggeledahan terhadap wanita dilakukan oleh pejabat Penyidik wanita atau wanita lain yang bukan penyidik yang ditunjuk oleh Penyidik. Dalam hal Penyidik berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan rongga badan, Penyidik meminta bantuan kepada dokter atau pejabat lain yang ditunjuknya.
Pasal 83, berbunyi :
(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan.
(2) Pelaksanaan penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah komandan/kepala dari Penyidik yang menangani perkara.
(3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal Tersangka atau penghuni menyetujuinya, dan dalam hal Tersangka tidak hadir atau penghuni menolak, pelaksanaan pemasukan rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau lurah atau ketua lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi.
(4) Penggeledahan yang dilakukan di dalam kesatrian atau asrama Angkatan Bersenjata dilakukan dengan seizing komandan/kepala kesatrian atau pimpinan asrama tersebut dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
(5) Dalam waktu 2 (dua) hari setelah memasuki dan/atau menggeledah rumah, harus dibuat berita acara dan salinannya disampaikan kepada penghuni, atau pemilik rumah, atau komandan/kepala kesatrian, atau pimpinan asrama yang bersangkutan.
Penjelasan Pasal 83 :
Ayat (1) :
Yang dimaksud dengan “rumah” adalah bangunan, gedung, atau tempat lain yang dipakai sebagai tempat tinggal.
Ayat (3) :
Yang dimaksud dengan “ketua lingkungan” adalah pelaksana fungsi pemerintahan daerah yang senama dengan fungsi ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga. Pengertian kepala desa atau ketua lingkungan termasuk pimpinan asrama di lingkungan Angkatan Bersenjata.
Pasal 84, berbunyi :
(1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak apabila Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (5), Penyidik dapat melakukan penggeledahan:
a. di halaman rumah tempat Tersangka bertempat tinggal, berdiam atau berada, dan yang ada di atasnya;
b. di setiap tempat lain Tersangka bertempat tinggal, berdiam atau berada; dan
c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya.
(2) Dalam hal Penyidik melakukan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku, dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan atau diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkannya kepada Atasan yang Berhak Menghukum yang bersangkutan.
Penjelasan Pasal 84 ayat 1 :
Yang dimaksud dengan “keadaan yang sangat perlu dan mendesak” adalah apabila di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat Tersangka yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan, sedangkan Surat Perintah Penggeledahan dari Penyidik tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat. Pengertian tempat lain adalah termasuk penginapan dan temp at umum lainnya.
Pasal 85, berbunyi :
Kecuali dalam hal tertangkap tangan, Penyidik dilarang memasuki:
a. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b. tempat yang di dalamnya sedang berlangsung ibadah atau upacara keagamaan;
c. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang pengadilan;
d. tempat di lingkungan Angkatan Bersenjata yang berdasarkan kepentingan pertahanan keamanan negara tidak bebas dimasuki.
Pasal 86, berbunyi :
(1) Pada waktu menangkap Tersangka, Penyidik atau anggota Polisi Militer atas perintah Penyidik berwenang menggeledah pakaian, termasuk benda yang dibawanya.
(2) Pelaksanaan penggeledahan badan Tersangka hanya dapat dilakukan oleh Penyidik.
Penjelasan Pasal 86 :
Ayat (1) :
Yang dimaksud dengan “Polisi Militer” adalah Polisi Militer yang bukan Penyidik.
Ayat (2) :
Penggeledahan badan dilakukan dengan ketentuan, lihat Penjelasan Pasal 82.
Pasal 87, berbunyi :
(1) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dapat melakukan penyitaan.
(2) Pelaksanaan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah.
(3) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak apabila Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat perintah penyitaan terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkannya kepada atasan Penyidik yang berwenang mengeluarkan surat perintah penyitaan untuk memperoleh persetujuannya.
Pasal 88, berbunyi :
(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
a. benda atau tagihan Tersangka seluruh atau sebagian yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
b. benda yang sudah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
d. benda yang khusus dibuat atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana; atau
e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
(2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 89, berbunyi :
Dalam hal tertangkap tangan Penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga sudah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.
Pasal 90, berbunyi :
Dalam hal tertangkap tangan, Penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket atau surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi Tersangka atau yang berasal dari padanya dan untuk itu kepada Tersangka dan/atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.
Penjelasan Pasal 90 :
Yang dimaksud dengan “surat yang diperuntukkan bagi Tersangka atau yang berasal dari padanya” adalah termasuk surat kawat, surat teleks, dan surat lain yang sejenis yang mengandung suatu berita yang diperlukan dalam penyidikan.
Pasal 91, berbunyi :
(1) Penyidik berwenang memerintahkan orang yang menguasai benda yang dapat disita supaya menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.
(2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada Penyidik apabila surat atau tulisan itu berasal dari Tersangka atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau apabila benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
Pasal 92, berbunyi :
Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus Kepala Pengadilan yang berwenang, kecuali undang-undang menentukan lain.
Pasal 93, berbunyi :
(1) Benda sitaan negara disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara dalam lingkungan peradilan militer.
(2) Penyimpanan benda sitaan negara dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.
(3) Rumah penyimpanan benda sitaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.
Penjelasan Pasal 93 ayat 1 :
Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara dimaksud, benda sitaan negara tersebut disimpan di kantor Polisi Militer, atau kantor Oditurat, atau kantor Pengadilan, atau gedung Bank Pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat lain atau di tempat semula benda itu disita.
Pasal 94, berbunyi :
(1) Dalam hal benda sitaan terdiri dari benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan Pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau apabila biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan Tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
a. apabila perkara masih ada di tangan Penyidik atau Oditur, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh Penyidik atau Oditur dengan disaksikan oleh Tersangka atau kuasanya;
b. apabila perkara sudah ada di tangan Pengadilan, benda ter-sebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh Oditur atas izin Hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh Terdakwa atau kuasanya.
(2) Uang hasil penjualan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai barang bukti.
(3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.
Penjelasan Pasal 94 :
Ayat (1) Huruf a :
Yang dimaksud dengan “diamankan” adalah tindakan penempatan atau penyimpanan terhadap benda-benda tertentu
yang karena sifatnya mudah terbakar, meledak atau dapat membahayakan kesehatan orang dan lingkungan.
Ayat (4) :
Yang dimaksud dengan “benda sitaan yang bersifat terlarang” adalah benda yang dari keadaan hakikinya membahayakan bagi orang atau masyarakat, antara lain obat terlarang, ganja, narkotik dan sejenisnya, serta bahan peledak.
Yang dimaksud dengan “benda sitaan yang dilarang untuk diedarkan” adalah benda yang pada dasarnya tidak bersifat membahayakan tetapi karena dibuat untuk maksud atau memuat hal-hal tertentu yang terlarang sehingga dilarang untuk diedarkan, antara lain film porno, majalah porno, buku yang memuat faham atau ajaran aliran kepercayaan yang terlarang.
Pasal 95, berbunyi :
(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; atau
c. perkara tersebut ditutup demi kepentingan umum, kepentingan militer atau kepentingan hukum, kecuali apabila benda itu diduga diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

(2) Apabila perkara sudah diputus, benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali apabila menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau apabila benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.


  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.