Tentang Penyidikan Dalam Perkara Militer

  • Bagikan
Pemimpinnya Adalah Hukum, Bukan Manusia

Beritaini.top Belajar Hukum Pidana – Tentang Penyidikan Dalam Perkara Militer

UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER.
Pasal 69, berbunyi :
(1) Penyidik adalah:
a. Atasan yang Berhak Menghukum;
b. Polisi Militer; dan
c. Oditur.
(2) Penyidik Pembantu adalah:
a. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
b. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
c. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara; dan
d. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Penjelasan Pasal 69 :
Ayat (1) :
Huruf a :
Sesuai dengan asas Kesatuan Komando, Komandan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya merupakan wewenang yang melekat pada Atasan yang Berhak Menghukum, supaya dapat menentukan nasib bawahan yang dimaksud dalam penyelesaian perkara pidana yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur.
Huruf b  :
Penyidik Polisi Militer adalah salah seorang pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Panglima selaku Atasan yang Berhak Menghukum tertinggi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit.
Huruf c :
Penyidik Oditur adalah salah seorang pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Panglima selaku Atasan yang Berhak Menghukum tertinggi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit.
Ayat (2) :
Provos adalah bagian organik satuan yang tugasnya membantu Komandan/Pimpinan pada markas/kapal/kesatrian/ pangkalan dalam menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin, tata tertib, dan pengamanan lingkungan kesatuannya.
Pasal 70, berbunyi :
Persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian Penyidik dan Penyidik Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.
Pasal 71, berbunyi :
(1) Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau diduga sebagai Tersangka, mempunyai wewenang:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;
c. mencari keterangan dan barang bukti;
d. menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai Tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
e. melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat;
f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
h. meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
(2) Selain mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c, juga mempunyai wewenang:
a. melaksanakan perintah Atasan yang Berhak Menghukum untuk melakukan penahanan Tersangka; dan
b. melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum.
Penjelasan Pasal 71 ayat 1 :
Huruf g :
Dalam perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Tersangka.
Huruf I :
Yang dimaksud dengan “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” adalah tindakan dari Penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat:
1. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk di lingkungan jabatannya;
4. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; dan
5. menghormati hak asasi manusia dan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut di atas Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
Pasal 72, berbunyi :
(1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang-undang ini.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c menyerahkan berkas perkara hasil penyidikannya kepada Perwira Penyerah Perkara, Atasan yang Berhak Menghukum, dan Oditur sebagai penuntut umum.
(3) Penyerahan berkas perkara kepada Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai penyerahan tanggung jawab atas Tersangka dan barang bukti.
Pasal 73, berbunyi :
Penyidik Pembantu mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 terhadap tindak pidana yang terjadi di kesatuannya, kecuali dalam hal pemberkasan dan penyerahan berkas perkara kepada Oditurat.
Pasal 74, berbunyi :
Atasan yang Berhak Menghukum mempunyai wewenang:
a. melakukan penyidikan terhadap Prajurit bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c;
b. menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c;
c. menerima berkas perkara hasil penyidikan dari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c; dan
d. melakukan penahanan terhadap Tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya.

Penjelasan Pasal 74 :


Demi efektifnya pelaksanaan kewenangan penyidikan dari Atasan yang Berhak Menghukum tersebut dan untuk membantu supaya Atasan yang Berhak Menghukum dapat lebih memusatkan perhatian, tenaga, dan waktu dalam melaksanakan tugas pokoknya, pelaksanaan penyidikan tersebut dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer atau Oditur.


  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.